
Kader Fokmad Angkatan VI

FPPI MAKASSAR Mengecam SK Skorsing UNANDA PALOPO
Sontak aksi demonstrasi tersebut menjadi tontonan sejumlah sivitas akademika Unismuh lainnya.
Mereka menggelar aksi penolakan sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada mahasiswa UNANDA PALOPO yang mendapatkan Sanksi Skorsing akibat terlibat aktif dalam perjuangan mahasiswa. Komang Jordi, Febriansyah, & Mardanianto (Mahasiswa Fakultas Ekonomi) mendapat sanksi skorsing melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 207/104.02/B/023/I/2019/. Dalam keputusan tersebut menyatakan tuduhan kepada Komang Jordi dkk atas tindakan yang memicu atau menghasut yang menimbulkan keonaran padahal mereka menuntut sarana & prasarana, transparansi uang BOP, turunkan uang final, dan evaluasi kinerja dosen terhadap kampus mereka sendiri. Atas tuduhan tersebut, Rektor melayangkan skorsing selama 2 Semester dan pelarangan untuk berkegiatan non akademik di lingkungan kampus UNANDA PALOPO.
“Kami dari FPPI Makassar berkomitmen dan untuk terlibat dalam mewakili masalah demokrasi dikampus dan kami menuntut cabut SK skorsing terhadap tiga mahasiswa Unanda, tolak represifitas yang dilakukan oleh birokrasi Unanda, wujudkan demokratisasi kampus dan cabut UUPT Nomor 12 tahun 2012,” jelas firdhas sebagai korlap.
Perempuan Bukan Boneka Kapitalisme
Berjuang atau Cari Tenar?
Penampilan merupakan salah satu syarat masyarakat modern untuk mengada. Demikian pula dalam setiap lingkup hidupnya, pengakuan atas predikat subjek menjadi penting seiring dengan perlombaan manusia mencari identitas. Hal ini tidak hanya terjadi pada subjek, namun juga kepada institusi atau organ masyarakat tertentu. Ketika subjek dalam organ masyarakat haus akan pengakuan, dengan demikian gerakan akan menjadi salah satu sarana eksisten. Kebanalan yang digambarkan Hannah Arendt dalam pribadi Adolf Eichmann kini tidak hanya terkait dengan kriminalitas. Kebanalan merasuk ke dalam moralitas dan mengeringkan rongganya, sehingga manusia berlaku bukan karena dirinya sendiri namun tuntutan atas pengakuan, yaitu predikat yang ditempelkan. Manipulasi identitas dan miskonstruksi jati diri.FPPI Makassar Bakal Gelar NDK I Se-Indonesia Timur
Pengurus Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) kota Makassar bakal menggelar jenjang pendidikan Nasional Demokrasi Kerakyatan (NDK I) di Benteng Somba Opu kota Makassar.
Sekjen FPPI Makassar, Muslim mengatakan, NDK I rencananya digelar 21 Desember 2018.
"Kami rencana menggelar NDK I di Makassar, untuk tempat pelaksanaannya akan kami adakan di benteng somba opu," kata Muslim.
Menurut beliau, rencananya peserta NDK I adalah perwakilan tiap2 kota di daerah timur.
"Pelaksanaannya sudah siap, kami juga sudah melakukan pendidikan menuju NDK I disekret" tuturnya.
Pesimisme Ber-Negara
Oleh: Muhlis
Semalam saya sangat bosan, tidak tahu mau berbuat apa, beberapa kali bolak-balik ambil gitar digantungan paku di dinding kamar, teriak lampiaskan kebosanan, kupaksa juga seorang kawan main catur sampai-sampai justru menambah kebosanan saya karena selalu saja saya kalah. Baiklah, saya kekamar saja, berbaring, menghadap plafon. Kegilaan pun muncul, bertanya konyol, dapatkah negara berperan mengatasi kebosanan saya ini? Atau paling tidak saya merasakan kehadiran negara, tidak seperti kata seorang kawan saya beberapa hari yang lalu. Katanya, ia hanya merasakan kehadiran negara waktu ia di sweeping Polisi lalu lintas.
Sudah, itu tidak penting, kita hentikan basa-basinya.
Pesimisme adalah cara pandang mengesankan, segala sesuatu kita pandang dari sisi buruknya.
Dalam hal bernegara, kira-kira apa yang dapat membuat kita riang gembira?
Misalnya dari jawaban-jawaban ini;
Buruh: saya makan 3 kali sehari, jam kerja 8 jam, dan UMK sesuai.
Mahasiswa: semua diberikan hak memperoleh pendidikan formal.
Petani: negara tidak impor beras.
Gelandangan: saya dipelihara negara.
Kaisar: pembangunan bisa saya maksimalkan.
Jawaban-jawaban diatas bisa saja terjadi. Tapi, pada jawaban Kaisar menarik untuk kita tanggapi. Khususnya di Indonesia sendiri, terserah pembaca ingin menganggapnya seperti apa, tapi bagi saya, Indonesia bisa saja dikategorikan Overdeveloped State (negara yang terlalu maju). Asumsi negara dalam hal kemajuan adalah Pembangunan besar-besaran. Sekali lagi, ini menarik untuk dibahas. Sekalipun pembangunan besar-besaran belum sepenuhnya merata di seluruh daerah, lambat laun akan terjadi juga. Selama negara ber-Mazhab ekonomi Neoliberalisme, daerah-daerah tertinggal akan dilirik juga untuk melangsungkan pembangunan.
Paradigma ini mesti diuji. Apakah ukuran sebuah negara maju adalah pembangunan atau keadaan bahagia masyarakat? Kalau pembangunan hanya membuat bahagia kelas dominan atau kelas berkepentingan saja, berarti paradigma ini gagal.
Baiklah, kita lanjutkan pembahasan pada hal yang lebih membuat pesimis lagi.
Masih terkait soal pembahasan diatas, kali ini orientasinya lebih kepada membangun paradigma baru, jika memang paradigma mainstream tadi gagal. Artinya kita butuh aktor-aktor ideal atau Dewan-Dewan Revolusioner. Kita ambil contoh, sebut saja Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa waktu lalu, ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat, bahwa Majene adalah wilayah yang dianak tirikan di Sulawesi Barat, asumsi itu berkembang pada waktu sengketa blok Migas kemarin. Menurut hemat saya, pasti ada hal menarik dibalik itu. Misalnya, Majene bisa saja adalah pusat lawan politik Pilgub kemarin, atau hal yang lebih mengerikan lagi adalah Dewan yang mewakili suara rakyat Majene di Provinsi itu tidak ideal.
Dari pembacaan diatas, sekali lagi, terserah para pembaca ingin menanggapinya seperti apa, tapi yang jelas saya mengajak para pembaca agar mampu menamai realitasnya sendiri, apakah kursi-kursi misalnya dalam tataran legislator itu benar-benar di isi oleh orang-orang ideal atau hanya dengan niat mencari kedudukan saja? Jika iya, maka wajar saya pesimis dan wajar saya selalu dibelenggu kebosanan.
Kita butuh refleksi, apakah eksistensi negara membuat kita aman dan sejahtera atau justru membahayakan? Kalau memang membahayakan, maka jangan salahkan para pemberontak.
FPPI Makassar Peringati Sumpah Pemuda. Ini Tuntutannya..
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) Makassar telah melakukan unjuk rasa di Fly Over Makassar.
Adapun grand issue dari aksi mereka kali ini mengusung tema "Sumpah Pemuda Bukan Sampah Pemuda" Selain itu poin tuntutan kader FPPI Makassar tersebut adalah Stop Perampasab Lahan, Tolak Penggusuran PK5, Laksanakan Refoma Agraria Sejati, Nasionalisasi Aset Negara, Naikkan Upah Buruh, , & Laksanakan Pendidikan Murah Wujudkan Demokratisasi Kampus.
Dalam penyampaian orasinya massa menuntut tegas kepada pemerintah agar mencabut dan menghapus segala bentuk kebijakan yang tidak mendukung rakyat.
Pada, Minggu (28/10/2018) di bahu jalan Fly Over Makassar.
Jendral Lapangan, Firman Ardianto dalam orasinya meminta pemerintah untuk tunduk & patuh pada keinginan rakyat.
"Kebebasan berserikat dan berkumpul dalam rangka mengawal serta mengontrol kebijakan pemerintah dapat terhambat dikarnakan produk kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, " kata Firman.
IMF-WB, Indonesia, Majene, dan Rakyat Miskin
Annual meeting IMF-WB di Bali yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara dijadikan ajang euforia ekonomi nasional. Rapat tahunan ini dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk promosi investasi.
Investasi merupakan salah satu instrumen pendapatan nasional. Dalam hal perekonomian, negara ataupun dalam lingkup daerah sangat membutuhkan investasi.
Terkait soal investasi, gejolak yang beberapa waktu lalu di Kabupaten Majene adalah Blok Sebuku Lere-lerekang yang saat ini pada tahap eksplorasi telah dijanjikan soal Investasi China dan potensi MIGAS di Blok Malunda yang masih pada tahap Survey Seismic dikelola oleh Thailand.
Dalam hal mempercepat kesejahteraan ekonomi masyarakat ada tiga poin penting, yakni;
1. Kas Dalam Negeri
2. Utang Luar Negeri
3. Investasi Asing
Indonesia dalam tataran Negara Dunia Ketiga (Negara Berkembang), bicara soal mempercepat kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa dibilang mandek jika hanya terfokus pada poin pertama. Jadi, negara butuh modal lewat utang atau investasi.
Sejak krisis moneter 1997-1998 negara mengalami ketergantungan terhadap IMF-WB dan lambat laun justru menjadikan negara terjerumus dalam utang.
Diterapkannya Undang-Undang PMA di Rezim Soeharto membuka lebar-lebar jalur investasi dalam negeri. Dalam logika investasi, pemilik modal (investor) sepenuhnya memiliki Hak Veto dalam investasi selain negara bersangkutan.
Dari Rezim Soeharto sampai sekarang tidak ada terapan yang sepenuhnya menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat, apalagi masyarakat miskin. Masing-masing dari rezim itu bicara soal ekonomi pemerintah dan negara di dunia.
Muncul opini terapan tandingan "Nasionalisasi Aset Negara" yang sejatinya menjunjung tinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam negara. Aset-aset dalam negara harusnya dikuasai oleh negara sendiri agar terhindar dari intervensi-intervensi dari pemilik modal. Statement-statement tentang ketidakmampuan negara mengadakan alat produksi dan kekurangan SDM hanyalah mitos-mitos atau hegemoni dari si pemilik modal.
Setiap daerah bertumpu pada kebijakan negara. Kasihan banyak rakyat yang kelaparan dan kasihan banyak anak yang tidak mampu bersekolah.
*Penulis adalah kader dari FPPI Makassar
Rasisme Tetap Eksis Dalam Kesukuan

Lahirnya Represifitas Akibat Kurang Ngopi
Belakangan terakhir, aku banyak melihat jejeran kopi hitam di meja, anehnya kopi kopi ini membawa inspirasi dalam sebuah wacana , dimana wacana tersebut lahir dari bacaan kondisi objektif yang akhir akhir ini sangat membuat mata pedih dalam arus politik negara ini.
Reformasi sudah berjalan lebih dari 19 tahun, produk orba berjalan mulai terkikis dari alur perpolitikan dan demokrasi bangsa ini, namun perlahan keyakinan para penguasa terkait arus demokrasi massa rakyat pun mulai sangat terkikis , ini ditandai dengan berbagai macam tindakan yang sangat frontal untuk menutup kembali keran demokrasi itu sendiri.
Alur keberpihakan dan legitimasi kekuasaan mulai ditunjukan atas dasar sisi subjektifnya, meruaknya isu isu yang semakin hari semakin berkembang , isu isu keterpurukan dan dinamisasi politik yang semakin runcing ke bawah.
Dinamika berbangsa dan bernegara kembali tidak stabil, ini di buktikan dari setiap fenomena di basis basis rakyat yang mengalami kegundahan dan kebisingan, baik di sektor mahasiswa, buruh dan tani. Isu terkait komersialisasi dan komoditas pendidikan, PHk sepihak dan regulasi yang semakin kacau, serta perampasan lahan yang semakin marak. Semuanya di legitimasi dalam sebuah aspek refresifitas, atas nama perubahan dengan nilai nilai pembangunan di paksakan tumbuh berkembang tanpa memperdulikan nilai nilai dan aspek yang lain.
Prioritas negara kembali dipertontonkan melalui pembangunan yang semakin massif , atas dasar pembangunan yang dipaksakan investor dan di rampasnya hak hak hidup bernegara dan bermasyarakat serta pengusiran masyarakat dari ruang hidupnya.
Jika kita melihat perkembangan isu akhir akhir ini, semua dilandaskan atas dasar kepentingan subjektif, tidak melihat bagaimana fungsi masyarakat yang majemuk, serta estetika kehidupan berbangsa dan bernegara, negara sangat memliki peran penting dalam kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, seperti yang tertuang dalam UUD 45 alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia, dimana jelas makna yang terkandung dalam kalimat tersebut bahwa negara wajib menjaga kedaulatan dan kepentingan massa rakyatnya secara utuh tanpa pandang bulu.
Namun beda dengan kondisi hari ini, dimana pemerintahan indonesia lebih banyak berbicara tentang penguasaan atas dasar pembangunan dan industri yang secara nyata lebih banyak menguntungkan para pengusahan dan investor, sehingga lupa trahnya negara indonesia sebagai negara agraris. Tidak hanya itu ketimpangan dan kontradiksi sosial terjadi dari seluruh elemen rakyat.
Berbicara teori sebab akibat, kalau kita melihat banyak gerakan rakyat yang tumbuh subur baru baru ini di seluruh sektor memunculkan banyak spekulasi, apakah pemerintah hari ini sudah sangat condong melihat kekuasaan dan menghormati para luluhur investornya dibanding rakyatnya sendiri.
Gerakan yang dibangun oleh massa rakyat bahkan sudah sangat sempit dalam polanya, hari ini aksi demonstrasi yang Lahir dari kalangan mahasiwa, buruh, petani, nelayan, masyarakat desa, dan elemen elemen rakyat yang lain sudah semakin di persempit. Dengan macam macam legitimasi yang dibangun serta refresifitas yang dikedepankanpun sangat menonjol untuk menghalau segala kritikan dan ruang demokrasi di persempit sedemikian rupa.
Rezim hari ini seperti sedang memainkan irama dan ritmenya untuk menggoncang panggung politik rakyat yang semakin hari semakin merugikan massa rakyat. Sehingga timbul pertanyaan , dari setiap kritikan yang dibangun lalu dihalau dengan berbagai cara refresifitas membuat berbagai nyali elit petinggi negeri ini semakin ciut untuk dikritik, dan mirisnya seolah yang dikedepankan adalah tindakan subjektif dalam bingkai fasis, yang beranggapan bahwa kebenaran pemimpin merupakan kebenaran yang absolut, serta setiap orang yang berbeda pandangan dianggap lawan.
Berbicara fasisme ada beberapa ciri gerakan fasis menurut pengamat politik asal jerman Timo duile Yakni, Pertama, gerakan fasis berdasar pada prinsip kepemimpinan yang punya otoritas absolut, sehingga individualitas manusia hilang dan para pengikut menjadi massa yang seragam. Otomatis, manusia sebagai individu hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan gerakan fasis. Azas perintah dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian.
Kedua, dan oleh karena itu, militerisme merupakan elemen yang sangat penting dalam ideologi dan politik fasis. Militarisme menjadi penting, karena fasisme selalu butuh membayangkan adanya musuh, sehingga militer dan pemimpin harus kuat untuk menjaga negara, karena suatu gerakan fasis memiliki tugas utama untuk melawan musuh bangsa. Gerakan fasis dipersatukan dengan tujuan yang sama, yakni: penghancuran musuh. Itu ciri khas gerakan fasis ketiga. Musuh tersebut dikonstruksi dalam sebuah kerangka konspirasi atau ideologi. Dalam pola pikir fasis, musuh berada di mana-mana. Musuh berada baik di medan perang maupun dalam bangsa sendiri sebagai elemen yang tidak sesuai dengan ideolgi fasis. Karena itu, ciri khas keempat ideologi fasis adalah ideolgi identitas. Biasanya, ideolginya mengajar bahwa suku/ras atau bangsa harus murni, yaitu bebas unsur-unsur yang mengangap sebagai unsur yang tidak asli.
Dari pandangan dan pernyataan diatas bisa kita kaji bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini mengarah kepada ideologi seperti apa ?
Ketika unsur pemerintahan lebih takut kepada para investor, Memaksakan kehendak dalam Menentukan kebijakannya, serta sangat anti kritik dan menghancurkan gerakan gerakan elemen rakyat lewat berbagai macam refresifitas, bisa dikatakan kalau hari ini rezim sudah sangat fasis atau Kurang ngopi
FPPI Makassar Mengecam Perilaku Aparat Mamuju
(23/09/2018) Kecaman terhadap aparat kepolisian Mamuju yang melakukan tindak pemukulan terhadap pemuda Sulbar bernama Arif, Fandi & Anca yang merupakan kader dari FPPI makin meluas.
Kecaman tersebut kali ini disampaikan oleh pengurus Front Perjuangan Pemuda Indonesia ( FPPI) kota Makassar.
Semula aksi yang dilakukan oleh FPPI Mamuju berjalan kondusif dengan tuntutan menolak kedatangan IMF, tolak utang baru hapus utang lama, nasionalisasi, wujudkan reforma agraria, & tolak intervensi asing, namun tiba-tiba salah satu oknum kepolisian datang memukul massa aksi sehingga menimbulkan chaos dalam aksi tersebut.
FPPI Makassar menilai tindakan aparat hukum polres Mamuju jelas pelanggaran hukum, karena telah melanggar kode etik kepolisian RI UU No 2 tahun 2002 tentang fungsi kepolisian NKRI.
Menurutnya, tindakan yg dilakukan aparat adalah perbuatan keji dan tidak manusiawi.
PK5 Bukan Untuk Digusur
Menanggapi isu terkait penggusuran PK5 akibat pembangunan jembatan layang & Rektor UNM yang ingin mempercantik kampusnya membuat lagi-lagi kaum miskin kota dipinggirkan dan dialienasikan dengan alat produksinya. Mereka akan digusur dan diusir karena menganggu pemandangan. Padahal jika diatur dengan seksama maka akan tampak keteraturan. Mereka pun sudah mengatur sedemikian rupa, agar dapat tercipta keserasian dengan para pedestrian. Namun demi frasa serta persepsi yang estetik, serta hak pejalan kaki, hingga diskursus kemacetan, mereka dipinggirkan oleh pemerintah kota. Saya yakin kemacetan bukan soal PK5, jika telah tertata rapi. Saya yakin para pedestrian dapat berjalan dengan nyaman jika tertata. Semua butuh duduk bersama, bukan penggusuran kepada kaum miskin kota.
Di depan kampus negeri yang mendaku diri, mengkultuskan diri sebagai institusi kerakyatan. Tak lebih dari kampus penghamba CSR, gerbang penindas kaum agraris dan masyarakat adat. Mereka juga tak mendapatkan solusi dari para intelektual, yang sering berbicara ketimpangan dan toleransi. Intelektual tradisional penghamba rezim.
Lantas, pk5 depan UNM dan tempat pk 5 lainnya harus tetap ada dan menjadi tempat bersosialisasi, ramah pedestrian dan menjadi tempat mengais rezeki. Kami tidak butuh janji, namun berdialog dan merumuskan bersama. Bukan mengusir, seolah-olah kaum miskin kota itu hina
Budaya Senioritas
Dunia kemahasiswaan adalah penuh dengan pertentangan. Pertentangan berlangsung atas dasar adanya unsur dominasi yang berakibat kepada cara didikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Unsur dominasi yang dimaksud adalah sistem senioritas. Kata senior secara konteks tidak lagi menjadi asing terdengar diruang lingkup kemahasiswaan, kata itu seolah memiliki aturan serta hukum tersendiri. Dalam memasuki jenjang pendidikan diperguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta sudah menjadi tradisi menjengkelkan diruang lingkup akademik kampus. Dimana peralihan status dari siswa menuju mahasiswa melahirkan suatu pemilahan antara mahasiswa dengan mahasiswa dalam eksistensi kemahasiswaan. Pemilahan dimaksud tak lain dengan adanya status senior dengan status junior yang dibungkus oleh status yang sebenarnya sama.
Pemilahan diatas dapat dilihat atau dinilai melalui momentum mahasiswa baru. Secara konteks mahasiswa baru yang baru menginjakkan kaki diperguruan tinggi itu senantiasa akan berhadapan dengan mahasiswa lama yang biasa disapa sebagai senior. Bentuk penghadapannya kerap terjadi saat-saat masa orientasi pengenalan akademik (opak) atau biasa disebut sebagai masa pengenalan mahasiswa baru. Dimana dimasa-masa pengenalan itu berlangsung kurang lebih tiga hari lamanya. hari pertama oleh universitas, hari kedua oleh fakultas, dan hari ketiga oleh jurusan. Nah dihari ketiga itulah dimana mahasiswa yang disapa senior itu melakukan tindakan yang kurang mendidik dengan mengatasnamakan himpunan mahasiswa jurusan (hmj) seperti baris berbaris , membersihkan kotoran sampah disekitar area fakultas atau jurusan. Dengan sistem komando (perintah). Pada momentum itu merupakan awal bagi senior untuk berlaku memerintah junior. Bahwa budaya senioritas adalah budaya ketertundukan. Budaya seperti ini tidak jauh bedanya dengan sistem perbudakan. Seperti sistem tuan tanah kepada hamba zaman kerajaan feodalis dulu.
Hal diatas menjadi tolak ukur bahwa sistem ketertundukan yang dilakukan oleh senior kepada junior sudah menjadi tradisi diruang lingkup kemahasiswaan. Seperti melakukan doktrin-doktrin pada saat moment mahasiswa baru; bahwa 'pasal 1, senior tidak pernah salah, pasal 2, jika senior salah maka kembali ke pasal 1'. Bahkan ada doktrin-doktrin yang lebih membungkam; bahwa 'suara senior adalah suara tuhan'. Maka hancurlah dunia kemahasiswaan jika dididik oleh orang-orang yang tidak berpengalaman!
Hal yang membingungkan adalah adanya unsur dominasi diruang lingkup kemahasiswaan. Artinya secara konteks senior itu mendominasi esensi junior bahkan mendominasi ruang-ruang privat (subjektif)nya. Dengan dalih 'menghormati yang lebih berusia'. Ini sebenarnya yang berakibat kepada pertentangan atau akan melahirkan konflik horizontal sesama mahasiswa. Bahwa budaya senioritas sekarang tidak lagi memandang esksistensi kemahasiswaan tapi lebih kepada politik identitas. Hal kemudian tercipta disaat mereka memaksa junior untuk memasuki organisasi yang digelutinya. Bukankah itu cara didikan yang mendoktrin? Lantas dalam hal apa junior mesti menghormati senior? Semester? Usia? Atau segala yang menyangkut eksistensi senior? Jika pendekatan senior kepada junior lebih kepada pendekatan ideologis maka esensi senioritasnya memiliki fungsi real. Artinya senior yang baik itu jika ia melakukan proses pengideologisasian dan melakukan proses penyadaran terhadap junior dalam kontesk sama-sama beresensialkan mahasiswa. Ketika bentuk pengawalan senior kepada junior lebih kepada politik identitas (doktrinasi) atau intimidasi maka pemanfaatan senior terhadap junior pastilah terjadi dan nyata adanya. Dan hal itu sekarang terjadi. Bahwa jika kita betul-betul secara totalitas beresensikan mahasiswa maka kelas senior dengan kelas junior haruslah segera dihapuskan atau dihilangkan diruang lingkup kemahasiswaan.
Ketika pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda dalam peristiwa rengasdengklok pra-kemerdekaan 45, tak terelakkan bahwa peristiwa itu dipelopori oleh kelompok pemuda. Maka tidak jauh bedanya dengan pertentangan antara senior dengan junior dalam peristiwa 'pemaksaan hak suara' serta 'pemanfaatan hak pilih'. Padahal senior dengan junior itu sama-sama berstatuskan mahasiswa. Kenapa mesti adanya dua kelas itu? Olehnya jika tidak segera dihilangkan budaya senioritas itu maka konflik horizontal pastilah terjadi. Bahwa dominasi tetap berlangsung kepada cara berpikir pragmatis yang berujung kepada politik praktis. Juga terhadap cara didikan yang tidak menyisahkan pengetahuan apapun. Justru yang ada hanyalah pengetahuan yang terdoktrin. Akhirnya seniorpun bertindak sebagai hakim yang membenarkan.
Dalam arti apa senior itu dihormati? Budaya ketertundukan dilakukan hanya akan memperpanjang garis perbudakan. Maka dalam perspektif akademik kita semua berstatuskan mahasiswa. Yang membuat pembagian (pemilahan) kelas mahasiswa itu tidak lain hanyalah mereka-mereka yang menganggap dirinya sebagai senior. Mulai dari ciri-ciri mahasiswa, definisi mahasiswa, fungsi mahasiswa, sampai kepada tugas mahasiswa, itu sebagian besar hanyalah doktrin-doktrin yang diberikan oleh senior untuk membodohi pikiran serta meredupkan kesadaran junior. Dan terbukti bahwa kebanyakan dari pemberian pemahaman yang sifatnya doktrin itu hanya sebatas konsep, tidak mendorong secara praktek perlawanan. Seandainya tidak ada senior dengan junior tapi lebih kepada satu pemikiran yaitu sama-sama berstatuskan mahasiswa maka penyatuan dalam melakukan gerakan perlawanan akan terlaksana. Maka mahasiswa secara definitif akhirnya adalah mahasiswa, yang sama-sama beresensialkan kemahasiswaan.
Budaya senioritas mestinya harus beralih kepada budaya mahasiswa. Tapi hal demikian mustahil dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang kepingin disapa dan disebut sebagai senior. Dengan dalih harga diri serta wibawa senior itu harus ditinggikan sebagai bentuk penghromatan junior. Seperti apa sih didikan senior itu? Apakah mewajibkan junior dengan memanggilnya senior atau kanda? Pengawalannya lebih mengarah kemana? Jika mereka-mereka ingin dipanggil senior maka hilangkan budaya ketertundukan. Sebab saya akan rela serta ikhlas memanggil atau menyebut atau bahkan mengakui mereka sebagai senior jika mereka melakukan proses pengideologisasian serta melakukan proses penyadaran kemudian dengan secara bersama-sama dalam menyatukan gerakan dan sikap (tuntutan). Dengan begitu mereka akan mendapatkan gelar 'senior baik' jika itu mungkin. Senior bukanlah dewa yang selalu benar dan junior bukan kerbau yang harus menunduk.
ADA APA DENGAN KITA?
Mei 98 merupakan pelajaran. Runtuhnya rezim orde baru bukan berarti sistem kekuasaannya juga ikut runtuh. Kejatuhannya hanya sekadar formalitas, sementara kekuasaannya akan tetap berjalan menjalar sampai saat ini. Sudah terbukti bahwa yang mengendalikan sistem perekonomian nasional sekarang adalah antek-antek rezim orde baru yaitu koloni serta keluarga cendana. Reformasi total sebagai jargon aktivis 98 adalah reformasi yang gagal. Secara totalitas bukanlah reformasi. Olehnya pasca keruntuhan rezim otoritarian itu bukanlah capaian dalam pergerakan melainkan pelajaran untuk pergerakan. Pembungkaman, penindasan, itulah yang membuat 'mahasiswa' secara sadar melakukan suatu gerakan perlawanan. Namun apakah yang di tindas dan yang di bungkam sekarang sadar akan hal itu?
Terjadinya peleburan budaya di kalangan mahasiswa mengakibatkan mahasiswa itu tak lagi menyikapi kebijakan-kebijakan kampus yang di anggap melenceng. Akhrinya krisis pengetahuan dan pergerakan pastilah terjadi. Justru yang muncul adalah kontradiksi vertikal dan horizontal. Terutama dalam menyikapi tindakan represif, intimidasi, serta pembungkaman birokrasi oleh aparatur kampus. Kriminalisasipun di anggap sebagai hal yang wajar-wajar saja dan biasa-biasa saja. Dalam menyikapi sistem pendidikan khususnya hanyalah tindakan pra-sadar yang mengarah kepada gerakan momentum yang akhirnya melahirkan tuntutan yang tidak tepat sasaran. Disebabkan tidak adanya penyatuan sesama mahasiswa. Baik itu penyatuan gerakan maupun penyatuan sikap. Akhirnya hubungan sesama mahasiswa melahirkan sentimen. Sudah termasuk budaya mahasiswakah sentimen itu? Bukankah penyatuan itu adalah kekuatan?
Birokrasi-birokrasi kampus dengan gampang mengeluarkan segala macam regulasi. Regulasi yang secara real untuk menghancur-leburkan kesadaran mahasiswa. Dengan membuat segala doktrinasi serta intervensi kepada mahasiswa; salah satunya adalah membatasi masa perkuliahan terhadap mahasiswa. Akibatnya mahasiswa yang berpikiran akademisi akan berlomba-lomba untuk menuju kepada tahap penyelesaian. Apakah komersialisai pendidikan adalah cara mahasiswa untuk memperoleh nilai (IPK) yang tinggi? Bukankah itu bentuk tindakan 'melacurkan pengetahuan'?
MAHASISWA DIBALIK KATA-KATANYA
Mendoktrin mahasiswa baru (junior), serta memanipulasi hak kepemilikan suara dengan mengatasnamakan solidaritas dan perubahan.
Serta yang paling konyol adalah mereka mendominasi ruang-ruang itu bersama angota-angotanya. Terbukti yang lebih dominan diruang-ruang itu adalah kalangan 'sesama organisasi'. Sehingga yang mengendalikan ruang-ruang mahasiswa adalah 'organisasi'.
Oleh Anas Fardilah
Krisis-isme Pengetahuan & Pergerakan Mahasiswa
Gaya Hidup Konsumerisme
Mahasiswa Mengikuti Zaman atau Zaman Mengikuti Mahasiswa
![]() |
| Oleh Bung Anas |
Seiring berkembangnya zaman maka segala keperluan dan kebutuhan sudah dipenuhi oleh zaman; entah itu berawal dari yang tiada-ada-mengadakan. Zaman lebih cenderung menciptakan sesuatu hal yang baru, Sesuatu yang tak disangka-sangka, tak pernah dipertanyakan, dan tak pernah dibayangkan akan kehadirannya. Maka segala bentuk kebutuhan seseorang serba instan; maka tidak alasan untuk kita tidak belajar dari sesuatu yang diciptakan atau diberikan oleh zaman tersebut.
Pada mulanya Penemuan alat tekhnologi itu merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman. Zaman yang dimana dulu cara produksi manusia itu masih primitif hingga kini sudah beralih kepada cara produksi modern yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan umat manusia pada umumnya.
Zaman kontemporer ini segalanya sudah serba digital dan serba canggih. Kini mahasiswa pun dapat menikmati dan merasakan kecanggihan alat tekhnologi tersebut. Alat tekhnologi kini justru dijadikan sebagai kebutuhan hidup bukan lagi sekedar keperluan hidup. Sehingga mahasiswa pun justru terjebak dalam mengikuti perkembangan zaman dan bukan sebaliknya; karna mereka justru cenderung mengkonsumsi ketimbang memproduksi. Akhirnya mahasiswa diciptakan oleh zaman bukan sebaliknya.
Hadirnya tekhnologi merupakan fenomenal yang paling dahsyat dikalangan mahasiswa; karna dengan memakai tekhnolgi, dengan mengikuti perkembangan zaman, mereka tidak akan diklaim sebagai mahasiswa yang ketertinggalan zaman, mereka justru akan meng-Akukan diri sebagai mahasiswa yang modern. Lewat tekhnolgi mereka justru membanggakan diri bahwa "ohh ini baru mahasiswa modern". Bangga dari hasil produksi orang lain apakah pantas untuk dibanggakan? Sungguh sesuatu yang sangat lucu untuk dibangga-banggakan.
Jika zaman yang mengikuti mahasiswa otomatis tidak ada batasan bagi mahasiswa untuk melakukan resistensi dan justru zaman akan mengikuti kemajuan pergerakan mahasiswa dengan geleng-geleng. Mahasiswa akan lebih menyatakan sikap untuk melawan perkembangan dan tantangan zaman dengan menggunakan tekhnologi sebagai alat propagandis sekaligus sebagai alat untuk menghapus budaya-budaya pembodohan dikalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya; Tapi jika mahasiswa yang mengikuti zaman maka kemungkinan akan melahirkan generasi hedon, mereka akan berlagak seperti politisi sewalaulun sebenarnya mereka sudah dipolitiki, mereka akan bersikap acuh tak acuh terhadap kondisi yang sedang dihadapinya; Dan pada akhirnya mereka akan0„2 menggeleng-gelengkan kepala seraya tertawa dalam kerancuan dalam cara berpikir yang terkungkung dalam budaya hedonisme.
Iya lewat tekhnologi dapat mempermudah tugas kuliah, bisa vidio call, internetan, karaokean, bigo live, smulean dan lain sebagainya. Apa mereka memiliki otak untuk berpikir? Apa mereka tidah sadar bahwa tekhnologi bisa menumpulkan kesadarannya? Apa mereka rela otaknya dikendalikan dan dibentuk oleh tekhnologi? Percaya diri mahasiswa sudah dimandatkan kepada tekhnologi karna bagi mereka tekhnologi adalah bagian dari dirinya dan mereka tidak bisa hidup tanpanya. Apa mereka menganggap ini adalah sebuah lelucon kemahasiswaan? Mereka tidak ada satupun yang sadar bahwa mereka telah kehilangan identitasnya sebagai kaum intelektual dan kaum terpelajar.
Segala bentuk perkembangan zaman itu ditandai dengan hadirnya alat tekhnologi (formulasi ) baru. Zaman memang selalu menciptakan dan menghadirkan berbagai macam produk dengan secara cepat dan praktis yang akhirnya membuat mahasiswa atau masyarakat pada umumnya terjebak dalam pemahaman konsumtif tingkat tinggi (KTT). Pelipatan ruang yang dilakukan oleh tekhnologi membuat sebagian mahasiswa terhipnotis dan tertidur dari mimpi panjangnya, mereka tidak sadar bahwa polarisasi kehidupannya itu serba dikendalikan dan dikontrol oleh alat tekhnologi. Sehingga yang menidurkan dan membangunkan mahasiswa kini adalah tekhnologi. "Bukanlah tekhnologi yang menciptakan perubahan tapi mahasiswalah yang seharusnya menciptakan perubahan".
Mei 1998 (ORBA) merupakan pelajaran bagi mahasiswa, pemuda, dan rakyat indonesia; bahwa peristiwa militerisme merupakan fenomenil yang paling represif sepanjang sejarah. Lewat sistem otoritarianisme yang dijalankan oleh rezim orde baru itu selama TIGA PULUH DUA TAHUN BERKUASA menciptakan penyelewengan hukum, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Lewat konsep developmentalisme (REPELITA)nya itu masyarakat mengatakan bahwa "SOEHARTO ADALAH BAPAK PEMBANGUNAN". Pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, perampasan, pembungkaman, itu semua merupakan suatu peristiwa yang harus diselesaikan dan segera dituntaskan oleh gerakan perlawanan mahasiswa. Apakah kita dibungkam selama 32 tahun itu tidak membuat mahasiswa dewasa ini sadar? Apakah kita dipreteli selama 32 tahun itu tidak membangkitkan perlawanan mahasiswa? Tentu mahasiswa sudah seharusnya lebih jeli menganalisis dan mempelajari peristiwa 98 itu, dan menyegerakan diri untuk melakukan pembebasan.
Gerakan mahasiswa harus berani melawan tantangan zaman. Mahasiswa harus menciptakan zamannya sendiri dalam proses penyadaran, perlawanan, dan pembebasan oleh kelas tertindas, untuk kelas tertindas, dan dalam konteks ketertindasan masing-masing. "Gengsi bukanlah harga diri mahasiswa". Esensi mahasiswa harus segera dibuktikan dalam bentuk aksi nyata, aksi murni tanpa ada tunggangan, kepentingan, selain kepentingan seluruh rakyat indonesia.
Ketika zaman lewat tekhnologi bisa melakukan pelipatan ruang (cyberspace) maka mahasiswa harus mampu membuka ruang produktifitasnya dan bukan malah menutup ruang; karna menutup ruang merupakan salah satu bentuk budaya monotheisme. Ruang-ruang publik harus dijadikan sebagai obrolan ideologis bukan digunakan sebagai ruang privat. Ketika ruang publik itu tidak mampu diterjemahkan dalam wujud ideolog maka hanya akan melahirkan ruang publik yang di privatisasikan. Inilah yang disebut sebagai generasi fatalis atau manusia satu dimensi (one dimensional man) seperti yang dikatakan oleh marcuse.
Pelarangan berlembaga, pembatasan semester, penyuntilan berekspresi, pembatasan ruang aktivitas, ancaman drop out, ancaman error nilai, itu semua merupakan bentuk pembungkaman hak demokratisasi kampus. Sehingga lewat kebijakan, lewat ancaman, itu jugalah yang membuat kesadaran dan perlawanan sebagian mahasiswa sudah mulai redup. Maka mahasiswa tidak lagi berani untuk melakukan kritikan, tidak lagi berani berpendapat, tidak lagi berani beraspirasi, tidak lagi berani berpartisipasi; karna memang mereka justru lebih cenderung takut akan nilainya error, takut di drop out, takut dengan segala macam ancaman yang diberikan oleh borokrasi kampus. Kamu mahasiswa yang hanya mengejar nilai? Kamu mahasiswa nilai? Kamu pelopor atau pengekor? Ancaman-ancaman itu hanyalah strategi birokrasi untuk bagaimana meniadakan perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa; karna yang mereka (dosen) hanya membawa arogansi akademik, arogansi kampus untuk melanggengkan status quo. Ingat kamu telah musyrik ketika menjadikan dosen sebagai tuhan kedua diruang lingkup pendidikan. "Dosen bukanlah dewa, dan mahasiswa bukan kerbau" (soe hok gie). Mahasiswa layaknya bermulut tapi tak bersuara.
Baca buku jauh lebih berguna ketimbang smartphone, diskusi jauh lebih produktif ketimbang nge-gosip, orasi politik jauh lebih tersadarkan ketimbang karaokean, integritas sosial jauh lebih manusiawi ketimbang bazar, pernyataan sikap jauh lebih kritis ketimbang memilih bungkam, membangun kelompok belajar jauh lebih ideologis ketimbang sentimentil, dan melawan jauh lebih revolusioner.
Ketika mahasiswa mempertanyakan tentang kondisi realitas sosial maka itu bukanlah tindakan (praktek), tapi itu hanyalah gosip belaka. Mahasiswa harus bangkit melawan ketika melihat penyelewengan, ketidakadilan, dan penindasan; jangan merasa bangga, merasa jumawa ketika menjadi pengurus DEMA, pengurus HMJ, karna itu semua hanya akan membuat mahasiswa menjadi penindas baru; karna diruang-ruang seperti itulah dimana politik praktis dilakukan. Sehingga efek dominonya akan menjalar dalam diri sang junior.
Mahasiswa sebagai pelaku perubahan (agent of change) harus lebih jeli untuk menyikapi ketimpangan yang terjadi diruang lingkup pendidikan. Hak protes dan soft protes harus dipertumbuhkan terus untuk menjewantahkan suara-suara badut kolonial itu. Tidak perlu takut nilai, tidak perlu takut drop out, karna sesudah setelah kamu memakai toga maka kamu akan menjadi sarjana pengangguran. Kalau mulut tidak berani untuk bicara, maka biarkan pena berbicara. Maka untuk menghapus budaya pembodohan yang dilakukan oleh si badut kolonial itu, mari sekarang bangkit melawan dengan mendidik mahasiswa dengan pergerakan dan mendidik birokrasi dengan perlawanan.
"Menolak tunduk, Menuntut tanggung jawab".
Nahkoda Baru Fokmad
Jumat(16/02/2018). Anas Fardillah menjadi nakhoda baru FOKMAD setelah memperoleh dukungan suara terbanyak, mengalahkan kandidat kedua Ahmad Kadafi Faisal yang hanya mendapat suara sedikit.




















