FPPI Makassar Peringati Sumpah Pemuda. Ini Tuntutannya..

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam  FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) Makassar telah melakukan unjuk rasa di Fly Over Makassar.

Adapun grand issue dari aksi mereka kali ini mengusung tema "Sumpah Pemuda Bukan Sampah Pemuda" Selain itu poin tuntutan kader FPPI Makassar tersebut adalah Stop Perampasab Lahan, Tolak Penggusuran PK5, Laksanakan Refoma Agraria Sejati, Nasionalisasi Aset Negara, Naikkan Upah Buruh, ,  & Laksanakan Pendidikan Murah Wujudkan Demokratisasi Kampus.

Dalam penyampaian orasinya massa menuntut tegas kepada pemerintah agar mencabut dan menghapus segala bentuk kebijakan yang tidak mendukung rakyat.

Pada, Minggu (28/10/2018) di bahu jalan Fly Over Makassar.
Jendral Lapangan, Firman Ardianto dalam orasinya meminta pemerintah untuk tunduk & patuh pada keinginan rakyat.

"Kebebasan berserikat dan berkumpul dalam rangka mengawal serta mengontrol kebijakan pemerintah dapat terhambat dikarnakan produk kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, " kata Firman.

Read More

IMF-WB, Indonesia, Majene, dan Rakyat Miskin

Oleh: Muhlis*
Annual meeting IMF-WB di Bali yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara dijadikan ajang euforia ekonomi nasional. Rapat tahunan ini dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk promosi investasi.

Investasi merupakan salah satu instrumen pendapatan nasional. Dalam hal perekonomian, negara ataupun dalam lingkup daerah sangat membutuhkan investasi.

Terkait soal investasi, gejolak yang beberapa waktu lalu di Kabupaten Majene adalah Blok Sebuku Lere-lerekang yang saat ini pada tahap eksplorasi telah dijanjikan soal Investasi China dan potensi MIGAS di Blok Malunda yang masih pada tahap Survey Seismic dikelola oleh Thailand.

Dalam hal mempercepat kesejahteraan ekonomi masyarakat ada tiga poin penting, yakni;
1. Kas Dalam Negeri
2. Utang Luar Negeri
3. Investasi Asing
Indonesia dalam tataran Negara Dunia Ketiga (Negara Berkembang), bicara soal mempercepat kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa dibilang mandek jika hanya terfokus pada poin pertama. Jadi, negara butuh modal lewat utang atau investasi.

Sejak krisis moneter 1997-1998 negara mengalami ketergantungan terhadap IMF-WB dan lambat laun justru menjadikan negara terjerumus dalam utang.

Diterapkannya Undang-Undang PMA di Rezim Soeharto membuka lebar-lebar jalur investasi dalam negeri. Dalam logika investasi, pemilik modal (investor) sepenuhnya memiliki Hak Veto dalam investasi selain negara bersangkutan.

Dari Rezim Soeharto sampai sekarang tidak ada terapan yang sepenuhnya menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat, apalagi masyarakat miskin. Masing-masing dari rezim itu bicara soal ekonomi pemerintah dan negara di dunia.

Muncul opini terapan tandingan "Nasionalisasi Aset Negara" yang sejatinya menjunjung tinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam negara. Aset-aset dalam negara harusnya dikuasai oleh negara sendiri agar terhindar dari intervensi-intervensi dari pemilik modal. Statement-statement tentang ketidakmampuan negara mengadakan alat produksi dan kekurangan SDM hanyalah mitos-mitos atau hegemoni dari si pemilik modal.

Setiap daerah bertumpu pada kebijakan negara. Kasihan banyak rakyat yang kelaparan dan kasihan banyak anak yang tidak mampu bersekolah.

*Penulis adalah kader dari FPPI Makassar

Read More

Rasisme Tetap Eksis Dalam Kesukuan

Tulisan ini kubuat ketika berdiskusi dengan seorang perempuan. Aku sadar, di luar sana terdapat perempuan-perempuan yang berfikir sama. Oleh sebab itu, saya merasa perlu membuat tulisan ini.

Pertama kali aku bicara tentang suku adalah ketika Semester 3 di bangku kuliah. Saat itu, aku tergabung dalam sebuah organisasi FOKMAD (Forum Komunikasi Mahasiswa Demokrasi) di kampus. Kawan FOKMAD ku, yang adalah orang mandar, menyukai seorang gadis Bugis. Salah seorang teman FOKMAD ku juga orang Bugis. 

Ketika bercerita bahwa dia menyukai orang Bugis, Kawan mandar bertanya kepada si teman bugis, "Orang Bugis nggak boleh nikah sama suku lain ya?". Si teman menjawab, intinya, tidak boleh atau sulit. Saat itulah aku baru tahu bahwa di dunia ini ada larangan nikah beda suku.

Namun saat itu hingga beberapa waktu setelahnya, aku pikir cuma orang Bugis yang tidak boleh menikah dengan suku lain, sedangkan suku-suku lain boleh. Tetapi nyata nya itu tampak berbeda. Realitas terlalu kejam untuk diceritakan. Aku ingin bahwa orang memandang dan menilai setiap orang sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok atau suku mana mereka termasuk serta dari aliran apa mereka berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.

Dari situ aku berpikir Ego akan kesukuan masih membudaya pada sebagian masyarakat kita. Hal ini menyangkut pandangan bahwa hanya sukunya saja yang terbaik dan menganggap sebelah mata pada mereka yang tidak sesuku. Keegoan ini pun sering terjadi pada masalah perjodohan.

Selama kuliah hingga saat ini, aku melihat beberapa teman pacaran beda suku dan banyak dari mereka yang akhirnya putus karena perbedaan tersebut. Sebagian dari mereka tidak direstui, ditentang, bahkan diperlakukan tidak baik oleh orang tua mereka.

Aku selalu merasa kasihan dan prihatin ketika peristiwa semacam itu menimpa kawanku. Bagiku, aturan itu tidak masuk akal. Kalau sudah sama-sama kenal Tuhan, apa masalahnya coba? Adakah Tuhan melarang pernikahan beda suku? Hal ini menjadikan perilaku-perilaku rasis tetap eksis dalam kehidupan kita.

Lalu coba kulihat dari segi budaya atau adat. Mungkin ada keberatan karena alasan beda budaya. Kapankah kita melakukan praktek adat? Dari yang kulihat, sebagian besar dari kita melakukan praktek adat hanya pada momen-momen tertentu, seperti pernikahan dan kematian. Sedangkan dalam praktek hidup sehari-hari, aku hampir tidak melihatnya. 

Coba kita bandingkan, apa saja yang kita lakukan setiap hari, mulai pagi hingga malam, mulai Senin hingga Minggu, apakah bisa secara signifikan disebut "beda budaya"?. Aku melihat, suku apapun kita, cara hidup kita serupa. 

Sebagian besar makanan kita sama. Kita belajar, bekerja, beribadah, berolahraga, jalan-jalan, dll, dengan cara yang sama. Jika begitu, apa masalahnya jika kita menikah maupun berkawan?

Kalau kita sama para kapitalis rente, layaklah disebut "beda budaya", tapi kita yang sama-sama tinggal di tanah ini, menurutku sama saja..

Read More

Lahirnya Represifitas Akibat Kurang Ngopi

   

Belakangan terakhir, aku banyak melihat jejeran kopi hitam di meja, anehnya kopi kopi ini membawa inspirasi dalam sebuah wacana , dimana wacana tersebut lahir dari bacaan kondisi objektif yang akhir akhir ini sangat membuat mata pedih dalam arus politik negara ini.
Reformasi sudah berjalan lebih dari 19 tahun, produk orba berjalan mulai terkikis dari alur perpolitikan dan demokrasi bangsa ini, namun perlahan keyakinan para penguasa terkait arus demokrasi massa rakyat pun mulai sangat terkikis , ini ditandai dengan berbagai macam tindakan yang sangat frontal untuk menutup kembali keran demokrasi itu sendiri.
Alur keberpihakan dan legitimasi kekuasaan mulai ditunjukan atas dasar sisi subjektifnya, meruaknya isu isu yang semakin hari semakin berkembang , isu isu keterpurukan dan dinamisasi politik yang semakin runcing ke bawah. 
Dinamika berbangsa dan bernegara kembali tidak stabil, ini di buktikan dari setiap fenomena di basis basis rakyat yang mengalami kegundahan dan kebisingan, baik di sektor mahasiswa, buruh dan tani. Isu terkait komersialisasi dan komoditas pendidikan, PHk sepihak dan regulasi yang semakin kacau, serta perampasan lahan yang semakin marak. Semuanya di legitimasi dalam sebuah aspek refresifitas, atas nama perubahan dengan nilai nilai pembangunan di paksakan tumbuh berkembang tanpa memperdulikan nilai nilai dan aspek yang lain.
Prioritas negara kembali dipertontonkan melalui pembangunan yang semakin massif , atas dasar pembangunan yang dipaksakan investor dan di rampasnya hak hak hidup bernegara dan bermasyarakat serta pengusiran masyarakat dari ruang hidupnya.
Jika kita melihat perkembangan isu akhir akhir ini, semua dilandaskan atas dasar kepentingan subjektif, tidak melihat bagaimana fungsi masyarakat yang majemuk, serta estetika kehidupan berbangsa dan bernegara, negara sangat memliki peran penting dalam kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, seperti yang tertuang dalam UUD 45 alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia, dimana jelas makna yang terkandung dalam kalimat tersebut bahwa negara wajib menjaga kedaulatan dan kepentingan massa rakyatnya secara utuh tanpa pandang bulu.
Namun beda dengan kondisi hari ini, dimana pemerintahan indonesia lebih banyak berbicara tentang penguasaan atas dasar pembangunan dan industri yang secara nyata lebih banyak menguntungkan para pengusahan dan investor, sehingga lupa trahnya negara indonesia sebagai negara agraris. Tidak hanya itu ketimpangan dan kontradiksi sosial terjadi dari seluruh elemen rakyat.
Berbicara teori sebab akibat, kalau kita melihat banyak gerakan rakyat yang tumbuh subur baru baru ini di seluruh sektor memunculkan banyak spekulasi, apakah pemerintah hari ini sudah sangat condong melihat kekuasaan dan menghormati para luluhur investornya dibanding rakyatnya sendiri.
Gerakan yang dibangun oleh massa rakyat bahkan sudah sangat sempit dalam polanya, hari ini aksi demonstrasi yang Lahir dari kalangan mahasiwa, buruh, petani, nelayan, masyarakat desa, dan elemen elemen rakyat yang lain sudah semakin di persempit. Dengan macam macam legitimasi yang dibangun serta refresifitas yang dikedepankanpun sangat menonjol untuk menghalau segala kritikan dan ruang demokrasi di persempit sedemikian rupa.
Rezim hari ini seperti sedang memainkan irama dan ritmenya untuk menggoncang panggung politik rakyat yang semakin hari semakin merugikan massa rakyat. Sehingga timbul pertanyaan , dari setiap kritikan yang dibangun lalu dihalau dengan berbagai cara refresifitas membuat berbagai nyali elit petinggi negeri ini semakin ciut untuk dikritik, dan mirisnya seolah yang dikedepankan adalah tindakan subjektif dalam bingkai fasis, yang beranggapan bahwa kebenaran pemimpin merupakan kebenaran yang absolut, serta setiap orang yang berbeda pandangan dianggap lawan.
Berbicara fasisme ada beberapa ciri gerakan fasis menurut pengamat politik asal jerman Timo duile Yakni, Pertama, gerakan fasis berdasar pada prinsip kepemimpinan yang punya otoritas absolut, sehingga individualitas manusia hilang dan para pengikut menjadi massa yang seragam. Otomatis, manusia sebagai individu hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan gerakan fasis. Azas perintah dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian.
Kedua, dan oleh karena itu, militerisme merupakan elemen yang sangat penting dalam ideologi dan politik fasis. Militarisme menjadi penting, karena fasisme selalu butuh membayangkan adanya musuh, sehingga militer dan pemimpin harus kuat untuk menjaga negara, karena suatu gerakan fasis memiliki tugas utama untuk melawan musuh bangsa. Gerakan fasis dipersatukan dengan tujuan yang sama, yakni: penghancuran musuh. Itu ciri khas gerakan fasis ketiga. Musuh tersebut dikonstruksi dalam sebuah kerangka konspirasi atau ideologi. Dalam pola pikir fasis, musuh berada di mana-mana. Musuh berada baik di medan perang maupun dalam bangsa sendiri sebagai elemen yang tidak sesuai dengan ideolgi fasis. Karena itu, ciri khas keempat ideologi fasis adalah ideolgi identitas. Biasanya, ideolginya mengajar bahwa suku/ras atau bangsa harus murni, yaitu bebas unsur-unsur yang mengangap sebagai unsur yang tidak asli.
Dari pandangan dan pernyataan diatas bisa kita kaji bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini mengarah kepada ideologi seperti apa ? 
Ketika unsur pemerintahan lebih takut kepada para investor, Memaksakan kehendak dalam Menentukan kebijakannya, serta sangat anti kritik dan menghancurkan gerakan gerakan elemen rakyat lewat berbagai macam refresifitas, bisa dikatakan kalau hari ini rezim sudah sangat fasis atau Kurang ngopi

Read More