Demokrasi yang telah diperjuangkan dengan tetesan darah oleh gerakan mahasiswa dan rakyat hingga berhasil menumbangkan rezim otoriter dengan memaksa Soeharto mengumumkan pengunduran diri pada 21 Mei 1998. Kini telah tiada setelah berkuasa selama 32 tahun diatas jutaan nyawa rakyat tak berdosa) namun politik orde baru masih terus berjalan, para kroni Soeharto-orba masih berkuasa hingga saat ini. Berbagai tragedi masa lalu (seperti: pembantaian massal 1965, MALARI , AMARAH, TANJUNG PRIOK, MARSINAH, PAPUA, SEMANGGI) hingga kini belum juga terselesaikan. Alih-alih menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, kini berbagai pelanggaran HAM dan pembungkaman demokrasi terus dilancarkan oleh pemerintahan pasca Soeharto hingga sekarang Joko Widodo. Sebut saja penembakan petani Takalar, pembunuhan warga pampang Makassar saat aksi menolak kenaikan harga BBM, pemukulan terhadap aksi-aksi mahasiswa, pelarangan pemutaran film-film tertentu, hingga pembubaran paksa aksi damai Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang berlanjut pasa pengkriminalisasian/ancaman pidana.
Pemerintahan Joko Widodo jelas hanya berpihak pada kepentingan Modal-investor, tak boleh ada aktivitas yang bisa menghambat laju perputaran kapital. Dengan dalih stabilitas, semua rakyat harus tunduk, tak boleh ada yang melakukan Demo menuntut kesejahteraan, pemutaran film tertentu (Senyap,Samin Vs Semen dll) bahkan diskusi pun dibatasi walau dikampus sekalipun, tempat dimana ide dan intelektualitas dipertarungkan, kini kampus hanya menjadi tempat dimana anak muda di didik untuk menjadi buruh murah yang Patuh. (AMI,30 Oktober 2015)
0 Comments
